Pengertian Dan Fungsi Pasar Dalam Islam

23 07 2013

Indonesia dengan jumlah muslim terbesar dan sebagai negara agraris, kelautan dan kepulauan dan kaya akan mineral berhadapan dengan persoalan ekonomi dan sosial yang semakin hari semakin mencemaskan. Jumlah kemiskinan terus meluas, serta beban hidup yang semakin berat, biaya pendidikan yang makin tinggi, biaya kesehatan yang mahal dan lapangan kerja yang hanya terkonsentrasi di tempat tertentu. Angka kemiskinan ada terus bertambah, sementara inflasi (pencurian nilai uang) dan riba terus terjadi setiap hari, setiap detik, yang makin menurunkan kesejahteraan umat secara umum.

Dengan melihat kondisi ini tentunya kita tidak bisa tinggal diam, setelah mengetahui masalah sebenarnya, maka kita sebagai bagian dari umat muslim di Nusantara perlu berupaya untuk melakukan usaha aktif dengan menggerakan sumber daya yang ada di kalangan umat Islam sendiri, melalui ilmu dan amal yang dituntunkan oleh ajaran Islam. Kita perlu segera mengembalikan fungsi pasar secepat mungkin secara bersama, untuk mengatasi kegilaan sistem riba yaitu bank dan uang kertas atau kapitalisme dunia yang telah menghinakan muslim dan umat manusia. Sistem riba atau kapitalisme jelas telah nyata menimbulkan begitu banyak problem sosial dan ekonomi. Dan secara jelas dan gamblang kapitalisme telah gagal total dalam membangun peradaban manusia, kapitalisme adalah cara hidup yang di dasarkan kepada riba. Muslim Nusantara menjadi minoritas ditangan para rentenir lintah darat perbankan.

Ada yang telah hilang dari kehidupan Muslim hari ini dan hal yang tersebut adalah sesutau yang mendasar. Kita perhatikan setiap pembangunan kawasan kaum muslimin hanya biasa berpikir untuk membangun masjid. Tidak ada sedikitpun berpikir untuk membangun pasar. Padahal pasar ini sangat penting. Pasar sebagaimana mestinya telah hilang dari kehidupan muslim hari ini, dimana ini perlu dikembalikan.

Dari sejarah dapat kita lihat, segera setelah kedatangan Rasulullah di Madinah Al Munawarah, yang pertama dibangun adalah masjid, kemudian berikutnya adalah pasar bagi kaum muslimin. Rasulullah shallalahu alaihi wassalam menjelaskan melalui tindakan nyata bahwa pasar harus berupa tempat yang dapat digunakan secara bebas oleh semua orang tanpa ada pembagian-pembagian, tidak ada pajak, retribusi atau bahkan uang sewa.

Begitupun di jaman Khalifah Umar bin Khattab ra, masjid dan pasar mendapat perhatian yang besar sehingga perencanaan keduanya nampak dalam setiap pembangunan kota. Umar memerintahkan agar di setiap kota dibangun masjid dan pasar. Masjid sebagai pusat ibadah dan keilmuan sedangkan pasar sebagai pusat perdagangan.

Perhatian Umar bin Khatthab ra mulai dari pendirian pasar, pengaturan dan pengawasannya. Dari sisi pendirian, Umar bin Khatthab ra memerintahkan untuk mendirikan pasar untuk umat Islam di setiap tempat yang ditinggali umat Islam, maka rencana pasar sesuai dengan rencana tempat tersebut.

Dari sisi pengaturan dan pengawasan pasar, Umar bin Khatthab ra mempunyai perhatian yang besar terhadapnya. Umar al Khattab berkeliling berkeliling sendiri di pasar-pasar untuk mengawasi transaksi di dalamnya, padahal dia adalah seorang khalifah. Beliau membawa tongkatnya untuk meluruskan penyimpangan dan menghukum orang yang menyimpang. (Ibnu Sa’ad, ath-Thabaqat al-Qubra 5/43-44, Ibnu Hajar, al-Ishabah4/143, Al-Muttaqi al-Hindi, Kanzu al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af’al 5/815)

Umar juga menunjuk para pegawai untuk mengawasi pasar (muhtasib). (ibnu Abdul Barr,Al-Isti’ab 4/341), Ibnu Hizam, Al-Mahalla 8/527, Ibnu Hajar, al-Ishabah 8/202)

Pasar serupa dengan masjid. Rasulullah shallahu alaihi wassalam bersabda: “Pasar-pasar harus mengikuti sunnah yang sama dengan masjid, siapa yang mendapat tempat duluan dia berhak duduk sampai dia bediri dan kembali ke rumah atau menyelesaikan perdagangannya (suq al Muslimun ka musalla al Muslimun, man sabaqa ila shain fahuwa lahu yawmahu hatta yadaahu) (Al Hindi, Kanz al Ummal, V 488 no 2688)

Adalah sadaqah tanpa ada kepemilikan pribadi. Ibrahim ibnu Mundhir al Hizami meriwayatkan dari Abdullah ibn Ja’far bahwa Muhamad ibn Abdullah ibn Hasan mengatakan, “Rasulullah shallalahu alaihi wassalam memberi kaum Muslimin pasar sebagai sedekah (tasadaqa ala al Muslimin bi aswaqihim)
(Ibnu Saba K Tarikh Al Madinah Al Munawarah, 304)

Tanpa panarikan uang sewa. Ibnu Zabala meriwayatkan dari Khalid ibnu Ilyas al Adawi mengatakan, “Surat Umar ibnu Abdul Azis dibacakan kepada kami di Madinah, yang menyatakan bahwa pasar adalah sedekah dan tidak boleh ada sewa kepada siapa pun.(As-Samhudi, Wafa al Wafa,749)

Tanpa penarikan pajak. Ibrahim al Mundhir meriwayatkan dari Ishaq ibn Ja’far ibn Muhamad dari Abdullah ibn Ja’far ibn al Miswat, dari Syuraih ibn Abdullah ibn Abi Namir bahwa Ata ibn Yasar mengatakan, “Ketika Rasulluah SAW ingin membuat sebuah pasar di Madinah, beliau pergi ke pasar Bani Qainuqa dan kemudian mendatangi pasar Madinah, menjejakkan kaki ke tanah dan bersabda, “Inilah pasar kalian. Jangan membiarkannya berkurang (la yudayyaq) dan jangan biarkan pajak apa pun (kharaj) dikenakan” (Ibnu Saba K Tarikh Al Madinah Al Munawarah, 304)

Di sana tidak ada pesan atau klaim tempat. Ibnu Zabala meriwayatkan dari Hatim ibn Ismail bahwa Habib mengatakan bahwa Umar Ibn Khattab (pernah) melewati Gerbang Ma’mar di pasar dan (melihat) sebuah kendi diletakkan dekat gerbang dan dia perintahkan untuk mengambilnya. Umar melarang orang meletakkan batu pada tempat tertentu atau membuat klaim atasnya (an yuhaijjir alaiha aw yahuzaha) (As-Samhudi, Wafa al Wafa,749)

Dan di sana tidak boleh dibangun toko-toko. Ibnu Shabba meriwayatkan dari Salih ibn Kaysan….bahwa…Rasulullah shallalahu alaihi wassalam bersabda “Inilah pasar kalian, jangan membuat bangunan apa pun dengan batu (la tatahajjaru) di atasnya dan jangan biarkan pajak (kharaj) dikenakan atasnya” (As-Samhudi, Wafa al Wafa,747-8)

Abu Rijal meriwayatkan dari Israil, dari Ziyad ibn Fayyad, dari seorang syekh Madinah bahwa Umar ibn Khattab ra. melihat sebuah toko (dukkan) yang baru dibangun oleh seseorang di pasar dan Umar merobohkannya.(Ibnu Saba K Tarikh Al Madinah Al Munawarah, 750)

Pengertian pasar dalam Islam artinya berakhirnya sistem monopoli, dengan hadirnya pasar membuat monopoli menjadi tidak dikenal. Pada mulanya pasar terbuka untuk semua, untuk orang yang mempunyai keahlian dan yang tidak mempunyai keahlian, lalu akhirnya pasar menjadi untuk yang ahli, lalu hanya untuk segelintir ahli dan akhirnya hanya menjadi kepemilikan satu orang dan supermarket menjadi simbol ekonomi monopoli hari ini, barang-barang dan aksesnya hari ini di kuasai oleh hanya segelintir perusahaan.

Pasar adalah adalah ruang terbuka dimana setiap orang dapat berdagang atau berjual beli, dalam pasar tebuka tidak ada yang mendapat perlakuan istimewa dari yang lain, semua adalah sama dan semua adalah berbeda, dengan itu kita telah mulai membangun kembali elemen inti dari masyarakat ke masyarakat fitrah.

Sejak hadirnya pasar uang (kertas yang tidak bernilai selain secarik kertas) dan monopoli, fungsi pasar seperti yang dijelaskan di atas makin menghilang. Barang barang menjadi semakin abstrak juga (pasar uang atau future trading) yang sampai akhirnya menjadi sangat tidak berhubungan dengan perdagangan itu sendiri. Pengertian uangpun menjadi abstrak sedangkan dengan kembalinya pasar adalah sebaliknya mengembalikan perdagangan dalam bentuk nyata, pasar terbuka dalam fungsi wakaf, dengan barang nyata, dengan uang nyata dan pedagang yang nyata.

Landasan perniagaan dalam Islam adalah pasar. Pasar adalah tempat dimana terjadi jual beli barang dan jasa. Pasar adalah tempat umum bagi khalayak. Pasar tidak dimiliki, namun setiap orang yang datang berhak menggunakan tempatnya, dan berjual beli sampai malam.

Kebebasan pasar adalah hal pokok dalam membahas perniagaan dalam Islam. Sayangnya pernyataan `kebebasan pasar` telah dikotori oleh para ekonom-ribawi. Perbedaan terpenting pasar dalam Islam dan pasar kapitalis adalah hal seperti bunga, pasar uang, surat hutang, kredit berbunga, bursa efek dianggap sebagai bagian kebebasan pasar , sedangkan bagi umat Islam, riba adalah pelanggaran dan ketidak adilan yang dilarang oleh Allah dan rasulnya.

Dengan kata lain riba menghancurkan kebebasan. Dalam pasar diperlukan alat tukar yang bebas dipilih oleh khalayak, perlu di ingat bahwa aspek terpenting dalam Islam adalah saling ridha (aantarodim). Riba, paksaan, hak istimewa, pajak, monopoli, semuanya meluluh lantakan hakikat kebebasan pasar. Dalam pasar tak seorangpun yang membayar sewa dalam bentuk apapun. Seluruh pengeluaran kebersihan, keamanan dan pemeliharaan bangunan pasar dibayar dengan wakaf. Dalam hal ini pasar serupa dengan masjid. Tak seorangpun bisa dicegah dari memasuki pasar, seperti halnya tak seorang muslimpun bisa dicegah dari memasuki masjid kecuali untuk maksud yang jelas dilarang. Maka tanah yang dipakai membangunnyapun adalah tanah wakaf, hingga kepemilikannya berada ditangan umat dan untuk kesejahteraan penuh umat.

Mengawasi Dan Mengatur Pasar
Tujuan dari kekuasaan atas pasar pada masa Umar bin Khattab ra. adalah menjalankan pengawasan pasar untuk menjamin kebenaran jual beli dari setiap penyimpangan dari jalan yang benar dan mengambil harta yang harus diambil dari pasar untuk kebaikan baitul mal seperti zakat, wakaf, infaq dan shadaqah. Ini artinya kekuasaan pasar sangat penting untuk menjaga hak-hak semua yang bertransaksi di pasar, juga hak-hak baitul mal.

Secara umum, tujuan dasar pengaturan pasar adalah mewujudkan kebaikan semua orang yang berjual beli di pasar yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana pengaturan tersebut ditujukan untuk memerangi segala sesuatu yang menghalangi kebebasan bertransaksi di pasar yang bisa membuat umat terzalimi.

Berikut ini detail tujuan terpenting dari pengawasan pasar dan aturan transaksi di dalamnya : (Ath-Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk 5/17-18, Ibnul Atsir, Al-Kamil2/374)

1. Kebebasan Keluar Dan Masuk Pasar
Kebebasan berjual beli di pasar tidak akan terwujud selama halangan-halangan tidak dihilangkan, orang-orang harus dapat masuk dan keluar pasar dengan bebas, termasuk diberikan kebebasan mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Supaya pasar tetap terbuka bagi semua orang yang bertransaksi di dalamnya, maka Umar bin Khattab ra. tidak memperbolehkan untuk membatasi setiap tempat di pasar atau menguasai tempat tanpa memberi temapt kepada yang lain dan orang boleh memilih tempatnya selama dia masih berjual beli. Apabila dia sudah selesai maka tempat tersebut untuk siapa saja yang lebih dahulu datang.

Umar bin Khattab ra. melarang mengakui tempat di pasar menjadi milik pribadi tertentu maka ketika Umar bin Khattab ra. melihat tempat yang dibangun oleh seseorang di pasar maka Umar bin Khattab ra. merubuhkannya. (Ath-Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk 5/220)

Umar bin Khattab ra. tidak mengizinkan bagi seseorang untuk menghalangi gerak manusia dengan mempersempit jalan mereka ke pasar dan memukul orang yang melakukannya dengan tongkat sambil berkata, “Enyahlah dari jalan!”. (Al-Fakihi, Akhbar Makkah 3/245-247, Ibnu Hajar, Fathul Bari 3/526-527)

Hari ini muslim tidak mempunyai pasar untuk berdagangan, para pedagang tidak mempunyai akses terhadap pasar, yang pada akhirnya berjualan di pinggir jalan, yang dikejar dan digusur, mereka tidak tidak punya hak. Kumandang pasar bebas yang kita dengar adalah tidak lebih untuk keperluan pemilik modal riba, merekalah yang bebas berdagang. Pasar bebas yang kita dengar pada kenyataannya adalah adalah pasar tertutup berbasis riba dan monopoli. Sebuah jalur distribusi kapitalistik yang dimonopoli oleh segilintir pemilik modal (ribawi), toko dan mall bukanlah pasar. Ini bukan pasar bebas.

Dalam Islam, pasar itu sedekah bagi kaum muslimin, makanya dalam pasar, setiap orang bisa memanfaatkan tempat yang tersedia dengan tatacara seperti di masjid yaitu “siapa yang datang duluan dia yang akan mendapatkan tempat yang diinginkan”.

2. Mengawasi Cara Penawaran Para Pedagang
Umar bin Khattab ra. dalam pengawasan pasar adalah menunjukkan para pedagang tentang cara menjual barang dagangan agar dagangan mereka laku. Umar bin Khattab ra. membolehkan menjual barang dengan cara yang menarik dan menghiasinya dengan syarat dibangun di atas kejujuran.

Dengan kata lain, tidak boleh melewati batas kebenaran dalam menyebutkan dagangannya. Adapun selama ada dalam ruang kebenaran maka tidak ada larangan untuk menunjukan dengan indah dan menghiasinya dengan hal yang bisa menarik para pembeli.

Umar ra berkata, “Tidak masalah bila kamu menghiasi barang daganganmu sesuai apa yang ada padanya”. (Muhammad Abdul Mun’im Afar & Muhammad bin Said Nahi al-Ghamidi, Ushul al-Iqtishad al-Islami, hal. 242)

3. Larangan Menimbun Barang
Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu harga naik.

Perilaku menimbun barang ini menzalimi manusia, maka Umar bin Khattab ra. menghadapinya dengan tegas dan keras, untuk selanjutnya melarang para penimbun barang berdagang di pasar. Umar bin Khattab ra. berkata, “Janganlah menjual di pasar kami seorang penimbun barang!”. (Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Al-Fiqh al-Iqtishadi, li Amiril Mu’minin Umar bin Khaththab)

4. Mengatur Perantara perdagangan
Perdagangan tidak bisa lepas dari dari perantara yang masuk di antara penjual dan pembeli. Perantara pedagang dibutuhkan karenya banyaknya barang dan jasa, benyak jenisnya, meluasnya wilayah perdagangan dan kesulitan hubungan langsung antara berbagai pihak.

Di samping mengetahui pentingnya perantara perdagangan, membiarkannya tanpa aturan bisa menyebabkan adanya penyalahgunaan dari tugas sebenarnya dan menjadi cara untuk menipu dan monopoli.

Hal ini bisa merusak persaingan, maka harga tidak stabil sesuai persediaan dan permintaan barang, akan tetapi terjadi kesewenang-wenangan dari beberapa pedagang perantara yang menyebabkan naiknya harga.

Umar bin Khattab ra. memerintahkan untuk melaksanakan pesan Rasulullah shallalahu alaihi wasslam, “Dan janganlah orang yang tahu menjual kepada orang yan tidak tahu”. Umar bin Khattab ra. memerintahkan untuk menunjukkan para pedagang dari orang Badui ke pasar, memberitahukan mereka jalan menuju pasar, agar dia mengetahui dengan sempurna keadaan pasar dan harga-harga dan mereka bisa sampai ke pasar serta menjual barang dagangannya sesuai kehendaknya.

Umar bin Khattab ra. berkata, “Tunjukkan mereka ke pasar, tunjukkan mereka jalan dan beritahu mereka tentang harga”. (Muhammad Abdul Mun’im Afar, al-Iqtishad al-Islami 2/231)

5. Mengawasi Harga
Umar bin Khattab ra. memiliki perhatian yang besar dalam mengikuti perkembangan harga dan mengawasinya. Ketika datang utusan kepadanya, maka beliau bertanya tentang keadaan mereka dan harga-harga pada mereka. (Shaluhuddin Namiq, An-Nuzhum al-Iqtishadiyah al-Mu’ashirah wa Thatbiqatuha, hal. 370)

Islam menganggap kenaikkan harga sebagai suatu musibah atau bencana yang turun karena dosa manusia. Hal ini terjadi ketika harga-harga naik pada masa Rasulullah Saw dan umat Islam datang kepada beliau untuk menentukan harga. Maka Rasulullah Saw bersabda, “Tetapi aku berdoa…”. (Al-Azhim Abadi, Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud 9/250). Artinya aku menghadap Allah agar menghilangkan mahalnya harga dan meluaskan rizki”. (HR Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Dari penjelasan singkat ini, sebagai muslim perlu menyadari bahwa membangun kembali pasar seperti yang telah dijelaskan di atas sama pentingnya dengan membangun masjid. Perlakuannya pun hampir sama yaitu tidak boleh mengambil untung atau sewa dari kaum muslimin yang ingin memanfaatkannya. Pembiayaan pasar sama dengan masjid yaitu dari wakaf, infaq dan shadaqah.

Sepanjang ada sejumlah pedagang, sepuluh atau dua puluh orang pun, yang tinggal di suatu wilayah yang sepakat dapat memulai perdagangan dengan menggunakan dinar dan dirham sebagai uang sunnah ini maka secara fitrah perdagangan itu dapat berlangsung, dan ini sebuah pilihan bagi muslim dalam mentaati perintah Allah dan rasul untuk meninggalkan riba dan menghalalkan perdagangan demikianlah penjelasan singkat tentang pasar.

Dengan membangun pasar sesuai aturan Islam, dengan menjaga adab-adab jual beli, semoga keberkahan Allah akan tumbuh di pasar tersebut, karena itu setiap pedagang diwajibkan memahami hukum riba dan fikih dagang serta adanya pengawasan dari muhtasib (pengawas pasar). Allah menghalal jual beli dan mengharamkan riba, seperti halnya sedekah dan mematikan riba. (Abbas Firman, IMN-World Islamic Standard)

dipublikasikan :

http://www.dinarfirst.org/pengertian-pasar-dalam-islam/





PENERBITAN IZIN TOSERBA FAJAR TALAGA TIDAK RASIONAL

30 09 2012
Drs. H. Heri Suprapto

Drs. H. Heri Suprapto

ALASAN DAN ARGUMEN PENOLAKAN TOKO MODERN

Oleh : Drs. H. Heri Suprapto 

PENDAHULUAN

Menjamurnya Toko/Pasar Modern di Kabupaten Majalengka, khususnya di Kecamatan Talaga dan Cikijing sampai tingkat desa yang nyaris tanpa kendali dan tanpa batas, baik berupa Minimarket, Super Market, Hypermarket dan sejenisnya yang salah satunya Hypermarket Fajar di Desa Cicanir Kecamatan Talaga, akan sangat berdampak terhadap menurunya omzet, keuntungan serta tenaga kerja bagi Pasar Tradisional yang para pelakunya mayoritas dari kalangan wong cilik.

Apabila kehadiran Toko Modern dibiarkan tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat akan dampak serius terhadap tatanan ekonomi masyarakat. Rangkaian panjang proses produksi dan distribusi dari produsen hingga ke konsumen yang melibatkan ribuan produsesn dan pedagang pasar tradisional saat ini dipangkas oleh toko/pasar modern yang pelakunya hanya para pemilik modal menengah dan besar. Adalah satu keniscayaan yang akan terjadi bahwa pemutusan rantai panjang tadi akan berdapak pada pergeseran arus modal dan barang. Arus modal dan barang yang seharusnya melibatkan banyak komponen ekonomi kerakyatan, saat ini hanya berputar pada produsen, investor pemilik toko/pasar modern dan konsumen saja. Sebagaimana dikemukan oleh Abdur Rozaki, (2010) Semarak pasar modern yang tanpa kontrol akan menciptakan mengalirnya modal keluar (capital outflow), atau setidak­tidaknya akan terjadi  backwash effect dari daerah ke pusat. Dalam konteks inilah kebijakan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk membuat program pemberdayaan agar pasar tradisional memiliki daya saing sehingga dinamika pasar tidak dimonopoli oleh pengusaha besar dan masyarakat/konsumen tetap memiliki banyak pilihan tempat untuk berbelanja.

Sikap dan kebijakan Pemda Majalengka mengabaikan keberadaan pasar tradisional yang sejatinya merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan, sesungguhnya merupakan kebijakan yang sangat keliru dan tidak berkaca pada pengalaman krisis ekonomi yang melanda negeri kita pada tahun 1998, dimana kekuatan ekonomi yang mampu bertahan dari terjangan krisis pada masa itu adalah para pelaku usaha kecil dan menengah yang mayoritas melakukan aktivitas di pasar tradisional. Abdur Rozaki, (2007) menjelaskan bahwaPengalamanan bangsa Indonesia saat mengalami krisis pada akhir tahun 1997-1998, memberi gambaran betapa menghadapi guncangan krisis global sektor usaha kecil menengah yang arenanya juga berada di pasar tradisional mengalami ketahanan yang sangat tangguh sehingga mampu bertahan dan bahkan keluar dari tekanan  krisis.

 TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang telah memberikan puluhan izin pendirian kepada pemilik toko/pasar modern, secara langsung akan mematikan atau setidak-tidaknya memberikan tekanan terhadap keberadaan pasar tradisional, baik tekanan yang berdampak terhadap menurunnya keuntungan, omzet maupun penurunan jumlah tenaga kerja.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Subang Jawa Barat pada tahun 2010 oleh Rasidin Karo Karo Sitepu, (2011) dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatara Utara, yang diterbitkan dalam Jurnal Visi Ekonomi Vol. 10 No. 01, Juli 2011 ISSN: 1412 – 8403, Menyimpulkan bahwa kehadiran toko/pasar modern memiliki dampak pada penurunan omzet penjualan, lebih banyak terjadi pada sektor perdagangan baik pada Usaha Mikro, Kecil maupun Menengah dengan frekuensi 36,36%, 50% dan 41,67%. Persepsi ini merupkan pernyataan langsung dari pelaku usaha UMKM sector perdagangan di Kabupaten Subang sehingga dapat di justifikasi bahwa kehadiran Pasar Modern dominan menyebabkan dampak penurunan omzet penjualan pada UKM sektor Perdagangan. Hal ini mengindikasikan bahwa UKM sektor Perdagangan belum mampu bersaing dengan Pasar Modern atau dengan kata lain UKM sektor Perdagangan di Kabupaten Subang memiliki daya saing yang masih rendah.

Menurut Aven Januar, (2012) dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia pada akhir 2008 lalu konsumen pasar tradisional secara nasional pada kisaran 65%, sedangkan yang memilih pasar modern 35%. Dengan gencarnya pendirian pasar modern pada dua tahun terakhir, secara drastis perubahan terjadi konsumen pasar tradisional tinggal 55% dan pasar modern sudah mencapai 45%. Maka dalam kurun waktu lima tahun mendatang diperkirakan pembeli di pasar tradisional ‘hanya’ tinggal 35% hingga 40% saja. Sehingga kita dapat meprediksi bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun mendatang pasar tradsional hanya tinggal nama saja karena keberadaanya telah tergusur oleh terjangan toko/pasar modern.

Bahkan sebuah hasil penelitian yang sangat mengejutkan dilakukan oleh                                  AC Nielson, (2003) di Indonesia, menyatakan bahwa pasar modern telah tumbuh  sebesar 31,4%, dan sejalan dengan itu, pasar tradisional telah  tumbuh secara  negatif sebesar 8%. Berdasarkan kenyataan ini maka pasar tradisional akan habis dalam kurun waktu sekitar 12 tahun yang akan datang, sehingga perlu adanya langkah  preventif untuk menjaga kelangsungan pasar tradisional termasuk kelangsungan usaha perdagangan (ritel) yang dikelola oleh koperasi dan UKM.

Dengan melihat fenomena yang terjadi tentang dampak negatif kehadiran pasar modern terhadap pasar tradisional, Pemerintah Daerah Majalengka seharusnya memprioritaskan kebijakan pembangunan ekonomi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat pasar tradisional sebagai bentuk tanggung jawab Pemda memberikan perhatian dan perlindungan kepada masyarakat wong cilik. Selain itu pun, untuk menghindari tergusurnya pasar tradisional, sangat diperlukan penanganan terpadu, yakni adanya regulasi yang tegas dalam bentuk Peraturan Daerah, untuk melindungi pasar tradisional, dukungan perbaikan infrastruktur serta penguatan manajemen dan modal pedagang di pasar tradisional. Seharusnya komitmen pemerintah daerah sangat dinanti untuk membuat inovasi terhadap eksistensi pasar tradisional agar dapat bersaing dengan toko/pasar modern. Rainer Heufers dkk, (2008) mengemukakan pendapatnya bahwa Negara maju seperti Jerman saja, memberikan perlindungan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha kecil dan menengahnya, apalagi di Indonesia yang memang kekuatan ekonomi kerakyatanya bertumpu di pelaku pasar tradisional.

Bahwa di era otonomi, Pemerintah Daerah mempunyai otoritas dalam menjalankan pelimpahan sebagian kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, namun hendaknya dalam mengimplementasikan kewenangan tersebut tidak digunakan secara serampangan dan tanpa kendali, namun seyogyanya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahtraan masyarakat, sebagaimana dikemukakan  Abdur Rozaki, (2010) Meskipun di era reformasi pemeritah daerah memiliki kewenangan, khususnya dalam menerima investasi  masuk,  seperti pendirian  pasar modern,  jangan  sampai   kewenangan  yang  ada hanya sekedar menjadi alat untuk mengakumulasi pemasukan ekonomi elit daerah semata.   Implikasi  yang muncul dari aliran investasi pasar modern ini juga harus dipikirkan agar perekonomian masyarakat yang melakukan usahanya di pasar tradisional tidak mengalami guncangan di masa depan. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang adil dan pair dalam menghadapi dinamika persaingan usaha antara pasar modern dan pasar tradisional.

Derasnya arus investasi ke daerah-daerah terutama dalam pendirian toko/pasar modern akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak pair dan tidak sehat antara pelaku usaha UMKM yang melakukan kegiatan usahanya di pasar tradisional dengan pelaku usaha yang bermodal besar yang berkiprah di toko/ psar modern, apabila persaingan usaha ini dibiarkan tanpa adanya intervesni pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-udangan maka dampak yang ditimbulkan dari persaingan ini akan menyebabkan tereliminasinya para pelaku usaha di pasar tradisional. Prof, Dr. Lucianus Budi Kagramanto, SH. MH. (2009) dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Persaingan Usaha mengemukakan, Pemerintah mempunyai kewajiban mengatur praktek-praktek bisnis/usaha yang berpotensi merugikan masyarakat dalam satu peraturan perundang-udangan. Jika campur tangan pemerintah dapat dilakukan secara seistematis dan benar akan menimbulan persaingan usaha yang sehat dan wajar yang pada gilirannya akan memulihkan  sumber  daya yang rasional.   Oleh karena itu pula, maka pemerintah harus terlibat di dalamnya untuk : menciptakan level playing field yang adil bagi para pelaku usaha, melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi ekonomi pihak yang kuat.

 TINJAUAN PERUNDANG UDANGAN

Semangat pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap eksistensi pasar tradisonal telah dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI)  Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern serta penjabaran teknisnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor  : 53/M-DAG/PER/12/ 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Kedua peraturan tersebut merupakan pengejawatahan dari semangat Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berkaitan dengan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diatur dalam Perpres RI  Nomor 112 Tahun 2007, pasal 2 ayat (1) Lokasi  pendirian  Pasar  Tradisional  wajib  mengacu  pada  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang

Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2, ayat (2), Permendag RI Nomor : 53/M-DAG/ PER/12/2008, Kabupaten/Kota yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan memberi izin lokasi untuk pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Berdasarkan kepada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut maka dapat di interpretasikan bahwa pengaturan Zonasi antara Pasat Tradional   dan   Toko/Pasar   Modern, Pengaturannya  diserahkan  kepada Pemda Kabupaten/Kota dalam bentuk Peraturan Daerah atau dalam pengertian lain Pemda dalam pembuatan rencanata tata ruang harus memperhatikan mengenai zonasi pasar tradisional dan toko/pasar modern. Oleh Karena itu dapat dikatakan bahawa zonasi ini merupakan kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk menjaga eksistensi pasar tradisional. Mengacu kepada Perpres RI Nomor 112 tahun 2007 dan Permendag RI Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008. Maka pertanyaannya adalah, “Sudahkan Pemda Kabupaten Majalengka Memiliki Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Pasar Tradisional yang di dalamnya mengatur Zonasi serta Jarak antara Pasar Tradisonal dengan Pasar/Toko Modern ?” Jika belum, “Mengapa Bupati Majalengka telah menerbitkan puluhan izin Toko/Pasar Modern. Karena ini bertentangan dengan Pasal 2, ayat (2), Permendag RI Nomor : 53/M-DAG/ PER/12/2008.

Dengan belum dibentuknya Peraturan Daerah tentang Zonasi antara Pasar Tradisioanal   dan  Toko/Pasar  Modern  di Kab.  Majalengka,  maka  sebagaimana dikemukakan oleh Rahadi Wasi Bintoro (2010) Pemerintah Daerah merupakan pihak yang paling kompeten dalam implementasi Perpres RI Nomor 112 Tahun 2007 di tingkat daerah, khususnya dalam aspek manajerial pengaturan perizinan pendirian toko/pasar modern dan pengelolaan pasar tradisional. Peraturan Presiden ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang melaksanakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Apabila pendirian pasar modern melanggar ketentuan dalam UUD No. 5 Th. 1999 dan Perpres RI No. 112 Tahun 2007 maka dapat dilaporkan kepada KPPU untuk diperiksa. Selain itu dengan tidak dibentuknya Peraturan Daerah mengenai Zonasi Pasar, mengakibatkan Pemerintah Daerah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya dapat digugat dengan menggunakan mekanisme gugatan melalui Actio Popularis atau Citizen Law Suit.

Peran Pemerintah Kabupaten/kota menjadi sangat penting dalam penentuan zonasi antara pasar tradisional dan toko/pasar modern, hal ini dikarenakan kewenagan pemberian izin pendirian pasar tradisional dan toko/pasar modern kewenangan penerbitannya diberikan kepada oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta , sebagaimana tersurat dalam Perpres RI Nomor 112 Tahun 2007, Pasal 12, ayat (1), (2) dan (3).

Permohonan Izin Pendirian Toko Modern, sebagaimana telah diatur dalam Permendag RI Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008, Pasal 12 ayat 2 huruf b poin 2, harus melampirkan dokumen : Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;

Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, sebagaimana dimaksud poin 2 tersebut di atas, harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1,2,3,4,5 dan 6 dalam Permendag RI Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 sebagai berikut :

(1)    Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain  Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.

(2)    Analisa kondisi sosial  ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM  sebagaimana  dimaksud  pada    ayat (1) meliputi:

  1. Struktur  penduduk  menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  2. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  3. Kepadatan penduduk;
  4. Pertumbuhan penduduk;
  5. Kemitraan dengan UMKM lokal;
  6. Penyerapan tenaga kerja lokal;
  7. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  8. Keberadaan fasilitas sosial  dan fasilitas umum yang sudah ada;
  9. Dampak positif dan negatif  yang diakibatkan oleh jarak antara  Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
  10. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).

(1)    Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:

  1. Lokasi  pendirian  Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hyper-market atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
  2. Iklim usaha yang sehat antara  Hypermarket dan Pasar Tradisional;
  3. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  4. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
  5. Perkembangan pemukiman baru.

(2)    Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.

(3)    Badan/lembaga independen sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

(4)    Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:

  1. Izin pendirian Pasar Tradisional atau  Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket; atau
  2. Izin usaha Pasar Tradisional atau  Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket.

Mengacu pada hal tersebut di atas, kami menduga bahwa terbitnya Izin Bupati Majalengka untuk Pendirian Hypermarket Fajar di Desa Cicanir Kecamatan Talaga, belum memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Permendag RI Nomor : 53/M-DAG/ PER/12/2008.

 PENUTUP DAN KESIMPULAN

Sebagai penutup dan kesimpulan argument kami, maka untuk terciptanya kondisi persaingan usaha yang sehat dan adil antara Pasar Tradisional dan Toko/Pasar Modern, menumbuh kembangkan kekuatan ekomi kerakyatan serta belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar/Toko Modern di Pemda Kabupaten Majalengka, maka demi mewujudkan rasa keadilan dan penegakan hukum : Bupati Majalengka Harus Mencabut Izin Pendirian Hypermarket Pajar Yang Berlokasi Di Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka serta Membatalkan Terhadap Penerbitan Izin Yang Sudah Dikeluarkan Sebelumnya Terhadap Pendirian Toko/Pasar Modern Yang Ada Di Wilayah Kabupaten Majalengka.

DAFTAR PUSTAKA

 Rozaki Abdur, Semarak Pasar Modern Suramnya Pasar Tradisional, Mendorong Reformasi Kebijakan Persaingan Usaha  Berkeadilan di Kabupaten Sleman Yogyakarta, 2011.

Rozaki Abdur, State, Market and Islamic Entrepreneurship: The strategy of muslim entrepreneur in developing local economy in an Indonesian city, dimuat dalam buku Moving with the times: the dynamics of Contemporary Islam in a changing Indonesia, Cisform UIN Suka: Yogyakarta, 2007. Dalam Semarak Pasar Modern Suramnya Pasar Tradisional, Mendorong Reformasi Kebijakan Persaingan Usaha  Berkeadilan di Kabupaten Sleman Yogyakarta, 2011.

Sitepu Rasidin Karo Karo, Dampak Pasar Modern Terhadap Kinerja Usaha Kecil, Jurnal Visi Ekonomi Vol 10 No 01, Juli 2011 ISSN: 1412 – 8403.

Januar Aven, Melawan Pasar Modern (1) : Pasar Tradisional vs Pasar Modern, Situs Resmi PDIP Jawa Timur, Austus 2011.

Nielson, AC. Modern Supermarket (Terjemahan AW Mulyana). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta, 2003.

Heufers Rainer, dkk, (2008), Usaha Kecil dan Menengah di Jerman, FES Indonesia : Jakarta, 2008.

Bintoro Rahadi Wasi, (2010),  Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10, No. 3 September 2010;

Kagramanto Lucianus Budi, (2009), Harmonisasi Kebijakan dan HukumPersaingan Uasaha Dalam Meningkatkan Kesejahtraan Masyarakat, dalam pidato pengukuhan Guru Besar Prof, Dr. Kagramanto Lucianus Budi, SH, MH, MM.  Ilmu Hukum Persaingan Uasaha, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Sabru 6 Juni 2009.

Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/ PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern





Pansus Tantang Uji Publik Raperda Perlindungan Pasar Tradisional

14 08 2012

Majalengka [SuaraMajalengka] – Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Pasar Tradisional dan Pengelolaan Pasar Modern menantang eksekutif untuk melakukan uji publik terhadap draft raperda tersebut.

Hal ini merupakan buntut terkait sikap keberatan eksekutif terkait pengaturan jarak minimal keberadaan toko modern dari pasar tradisional atau pedagang kecil, serta pengaturan jam tayang.

“Jika tidak ada kesepakatan dengan kami terkait pengaturan jarak dan watu minimarket tersebut mari kita lakukan uji publik untuk menjaring aspirasi sebenarnya para pedagang terhadap keberadaan mini market,” ujar anggota Pansus Perlindungan Pasar Tradisional dan Pengelolaan Pasar Modern Pepep Saeful Hidayat, Senin (13/8/2012).

Pepep menilai uji publik kepada masyarakat dengan melibatkan praktisi hukum diharapkan menampung aspirasi sesungguhnya masyarakat terhadap keberadaan toko modern yang menjamur saat ini.

Sementara itu, Ketua Pansus Perlindungan Pasar Tradisional dan Pengelolaan Pasar Modern, Aan Subarnas mempertanyakan keseriusan pihak eksekutif yang seolah-olah mengulur-ulur waktu penetapan raperda yang sudah dijadwalkan sebelumnya pada Agustus ini ditetapkan.

Menurut Aan berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan Dinas/Instansi terkait keberatan dimasukannya aturan jarak dan jam tayang dalam perda tersebut dengan dalih Perpes Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern hanya sebatas syarat saja bukan pada tataran teknis.

Padahal Aan menganggap Perpes tersebut sangat jelas diatur mengenai jarak dan jam tayang, namun eksekutif bersikukuh pengaturan jarak dan waktu hanya untuk supermarket saja bukan pada mini market seperti yang kita inginkan.

“Pengaturan jarak dan waktu yang kami masukan itu ini sesungguhnya rohnya perda ini dalam melindungi keberadaan pasar tradisional ditengah kepungan toko modern yang semakin semrawut,“ jelas Aan.

Aan menyebutkan perlunya pengaturan waktu dan jam tayang ini bukan rekayasa pansus namun berdasarkan hasil temuan dlapangan, aspirasi yang masuk ke pansus dari pedagang tradisional yang makin terhimpit dengan keberadaan toko modern.

“Jadi keberatan eksekutif untuk memasukan pengaturan jarak dan jam tayang tidak masuk akal, untuk itu kami sepakat untuk dilakukan uji publik kepada masyarakat sehingga semakin jelas kenapa kita bersikukuh memasukan dua hal ini, “ tegasnya. [Ibnu Abdurrahman]





Hatta : Pemerintah Harus Pertahankan Pasar Tradisional

16 10 2011

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah pusat menyiapkan dana cadangan Rp 3 triliun guna mengatasi masalah pertanian akibat gangguan iklim.

Di musim kemarau seperti saat ini, dana tersebut bisa digunakan untuk proyek pengadaan pompanisasi, irigasi, pengering gabah, bantuan traktor, dan lain sebagainya. Hingga kini, dana cadangan tersebut baru terpakai sebesar Rp 300 miliar untuk mengatasi masalah puso yang terjadi di beberapa daerah. Setiap petani yang mengalami gagal panen akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 2,6 juta per hektar.

Tujuan dianggarkannya dana cadangan tersebut adalah untuk stabilisasi pangan nasional. Serta sebagai salah satu upaya untuk mencapai target surplus beras 10 juta ton pada 2014 mendatang. Tahun ini, surplus beras diharapkan mencapai 4 juta ton.

Penyaluran anggaran tersebut dilakukan melalui pemerintah daerah, khususnya daerah yang menjadi sentra utama pangan. “Jawa Tengah sebagai salah satu sentra utama penghasil beras nasional tentu akan diprioritaskan untuk mendapatkan dana tersebut,” ujar Hatta ketika mengunjungi Pasar Bulu, Semarang, Minggu (2/10).

Hatta meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah pusat. “Kalau daerah meminta, maka akan kita penuhi semua,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Soal pasar tradisional, Hatta meminta pemerintah daerah menjamin keberadaan pasar tradisional yang letaknya berada di tengah kota jangan sampai tergusur. Pemerintah pusat siap merespons permintaan atas revitalisasi pasar tradisional termasuk Pasar Bulu Semarang.

Menurut pria berambut perak ini, pasar tradisional harus direvitalisasi agar tidak identik dengan kesan kumuh. Sehingga peminat pasar tradisional semakin meningkat. Perputaran ekonomi di kalangan rakyat kecil pun semakin kencang. “Pasar tradisional harus ditingkatkan kesehatan serta kualitasnya,” katanya.

Ia meminta jangan sampai muncul pemikiran untuk mengubah pasar tradisional menjadi pasar modern. Karena itu akan merugikan pedagang kecil. “Jika dimodernisasi maka pedagangnya tidak bisa kembali berjualan,” kata Hatta.

Untuk Pasar Bulu Semarang, kata dia, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan pada 2012. sebab Pasar Bulu ini berada di tengah kota dan kondisinya memprihatinkan. “Pemerintah juga akan memberikan bantuan untuk pembangunan pasar-pasar tradisional di Jawa Tengah yang baru-baru ini terbakar, yakni pasar di Rembang dan Kudus,” kata Hatta. Sumber – Detik.com





Warga Pasar Cikijing Tetap Menginginkan Pasar Dibangun Dengan Sistim Swakelola

1 10 2011

SURAT PERNYATAAN

WARGA PASAR DESA CIKIJING

 

BERKENAAN DENGAN KELANJUTAN RENCANA PEMBANGUNAN PASAR DESA CIKIJING DAN SETELAH BEBERAPA ORANG DARI PERWAKILAN WARGA PASAR DESA CIKIJING DIUNDANG IKUT SERTA BER AUDENSI DENGAN BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA BERSAMA-SAMA DENGAN PEMERINTAHAN DESA CIKIJING, TOKOH MASYARAKAT DESA CIKIJING DAN CAMAT KECAMATAN CIKIJING PADA HARI JUM’AT TANGGAL 23 SEPTEMBER 2011 MULAI JAM 14.46 SAMPAI DENGAN JAM 17.06 WIB. BERTEMPAT DI PENDOPO KABUPATEN MAJALENGKA, MAKA DENGAN INI KAMI SAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. RENCANA PEMBANGUNAN PASAR DESA CIKIJING DENGAN SISTEM SWAKELOLA ADALAH BENAR-BENAR MERUPAKAN ASPIRASI DAN KEINGINAN WARGA PASAR DESA CIKIJING YANG DISAMPAIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA CIKIJING SEJAK TIGA BELAS TAHUN YANG LALU;

2. KAMI SELURUH PEDAGANG PASAR CIKIJING MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PEMERINTAHAN DESA CIKIJING YANG TELAH MERESPON HARAPAN KAMI SEBAGAIMANA PADA POIN SATU DIATAS DENGAN MENERBITKAN PERDES DESA CIKIJING NO.4/2010 TENTANG RENOVASI PASAR DESA CIKIJING;

3. KAMI MEMANDANG RENCANA PEMBANGUNAN PASAR DESA CIKIJING DENGAN SISTEM SWAKELOLA MERUPAKAN SISTEM YANG PALING TEPAT GUNA MENEKAN BIAYA PEMBANGUNAN SEHINGGA BERDAMPAK SANGAT SIGNIFIKAN PADA PENGURANGAN HARGA JUAL BAIK RUKO, KIOS, LOS MAUPUN EMPRAKAN;

4. DENGAN SISTEM SWAKELOLA KAMI SEBAGAI WARGA PASAR SEJAK AWAL TELAH DILIBATKAN OLEH PEMERINTAH DESA BAIK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MAUPUN DALAM RENCANA PENGELOLAAN PASAR SETELAH SELESAI DILAKSANAKAN PEMBANGUNAN;

5. KAMI SANGAT MENYAYANGKAN DALAM AUDENSI DENGAN BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA PADA TANGGAL 23 SEPTEMBER 2011 TIDAK DILAKUKAN PENDALAMAN TERLEBIH DAHULU TERHADAP APA DAN BAGAIMANA TAHAPAN-TAHAPAN SISTEM SWAKELOLA YANG KAMI PAHAMI, SEHINGGA MUNCUL JUSTIFIKASI BAHWA SEOLAH-OLAH SISTEM SWAKELOLA PEMBANGUNAN PASAR DESA CIKIJING  TIDAK AKAN BISA DILAKSANAKAN KARENA TIDAK SEJALAN DENGAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH, SEMENTARA KAMI PUN TIDAK MENDAPATKAN PENJELASAN YANG KONGKRIT MENGENAI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH TERSEBUT;

 

SEHUBUNGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS, MAKA KAMI SELURUH WARGA PASAR DESA CIKIJING MENYATAKAN :

1. PEMBANGUNAN PASAR DESA CIKIJING AGAR DIUPAYAKAN TETAP DILAKSANAKAN DENGAN SISTEM SWAKELOLA;

2. KAMI TIDAK AKAN MEMPERMASAHKAN DAN BERSEDIA MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN KAMI KEPADA PEMERINTAH DESA CIKIJING MENYANGKUT ATURAN-ATURAN DAN TATA TERTIB WARGA TERMASUK TAHAPAN-TAHAPAN PEMBAYARAN YANG TELAH DISEPAKATI ANTARA PEMERINTAHAN DESA DENGAN WARGA PASAR, SELAMA PEMERINTAHAN DESA TETAP MENGUPAYAKAN AGAR PEMBANGUNAN PASAR DESA CIKIJING BISA DILAKSANAKAN DENGAN SISTEM SWAKELOLA;

3. MENDESAK KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA AGAR SEGERA MENERBITKAN REKOMENDASI DAN ATAU MENERBITKAN IZIN PRINSIP LAINNYA AGAR PEMBANGUNAN PASAR DESA CIKIJING SEGERA DAPAT DILAKSANAKAN;

4. JIKA MENURUT KETENTUAN YANG BERLAKU BENAR-BENAR DINYATAKAN BAHWA SISTEM SWAKELOLA TIDAK BISA DILAKSANAKAN,  MAKA KAMI MOHON AGAR WARGA LAMA DAN MASYARAKAT DESA CIKIJING TETAP MENDAPATKAN PRIORITAS UNTUK DAPAT MENEMPATI KEMBALI PASAR DESA CIKIJING SERTA HARGA JUAL TIDAK MENGALAMI  PERUBAHAN BAHKAN SEYOGYANYA LEBIH RENDAH DARI HARGA YANG TELAH DIRENCANAKAN BERSAMA DAN DISEPAKATI BERSAMA OLEH PEMERINTAH DESA DENGAN WARGA PASAR DESA CIKIJING.

 

DEMIKIAN PERNYATAAN INI DIBUAT DAN DITANDATANGANI DALAM RAPAT TERBUKA YANG DIHADIRI SELURUH WARGA PASAR CIKIJING.

 

CIKIJING 25 SEPTEMBER 2011

WARGA PASAR DESA CIKIJING

NO

NAMA

ALAMAT

KOMODITAS

TEMPAT

TANDA TANGAN





TUNTUTAN PEDAGANG PASAR DESA CIKIJING

13 06 2011

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

TERKAIT DENGAN IZIN PENDIRIAN TOKO MODERN,

WARGA PASAR DESA CIKIJING AJUKAN TUNTUTAN

KEPADA PEMDA KABUPATEN MAJALENGKA

IPPC , (13 Juni 2011); Demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya pasar bebas berakibat sangat buruk bagi keberadaan Pasar Tradisional apa lagi kalau didukung oleh para pengambil kebijakan yang dengan dalih DEMI KEMAJUAN EKONOMI DAERAH bertindak mengutamakan kepentingan sesaat padahal dalam jangka panjang justru membunuh ekonomi rakyatnya sendiri.

 Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Majalengka yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di Lembaga Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka, maka seluruh pedagang Pasar Desa Cikijing menyampaikan beberapa tuntutan secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati Kabupaten Majalengka, Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan, Ketua DPRD dan Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Majalengka.

 Ketua Ikatan Pedagang Pasar Cikijing H. Engkos Kosasih menyatakan ; setelah dirinya mengetahui bahwa, jarak pendirian Toko Modern (Mini Market, Supermarket dan Hyper Market) yang ditolelir dalam Raperda yang diajukan oleh Bupati kepada Legislatif hanya 1 km saja jaraknya dari Pasar Tradisional, maka dirinya segera menyelenggarakan rapat dengan pengurus IPPC lainnya guna membahas hal tersebut. Pada saat itu forum Rapat IPPC menilai Raperda tersebut akan membahayakan keberlangsungan Pasar Tradisional khususnya Pasar Desa Cikijing sehingga diputuskan agar seluruh warga IPPC segera menyampaikan tuntutan yang di inginkannya secara resmi kepada pemegang kebijakan.

 Dalam tuntutannya yang ditandatangani oleh seluruh warga Pasar Desa Cikijing disampaikan 3 tuntutan yaitu :

  1. Untuk menegaskan keberpihakan kepada Pedagang Tradisional maka Perda Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Majalengka, dirubah menjadi Perda Tentang  Perlindungan Pasar Tradisional dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan/ Toko Modern di Kabupaten Majalengka.
  2. Dalam penyelenggaraan Toko Modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (a)Minimarket berjarak minimal 2,5 km dari Pasar Tradisional. (b)Supermarket dan Departemen Store berjarak minimal 8 km dari Pasar Tradisional. (c). Hypermarket dan Perkulakan berjarak minimal 10 km dari Pasar Tradisional.
  3. Jika ketentuan sebagaimana pada poin 2 tersebut diatas tidak bisa dilaksanakan dan diberlakukan secara menyeluruh di Kabupaten Majalengka terkait adanya perbedaan georapi dan demograpi di masing-masing Kecamatan, maka sebagai penggantinya Kami menuntut agar dimasukan pasal/ayat penambahan persyaratan dimana setiap proses pemberian izin penyelenggaraan toko modern (minimarket, supermarket dan hypermarket) wajib disertai persetujuan dari dua asosiasi pedagang pasar yang mewakili seluruh para pedagang pasar tradisional di dua pasar tradisional terdekat.

Tuntutan Warga Pasar Desa Cikijing dipertegas oleh H. Dede Sutrisno, SE. Yang menyatakan; “Kami berharap perda yang akan terbit nanti benar-benar menjadi pelindung Pasar Tradisional bukan sebaliknya, karena Pasar Tradisional bagaimanapun tidak akan mampu bersaing dengan Toko Modern sehingga apabila Pasar Tradisional dipaksa harus berdampingan dengan Toko Modern maka lambat laun Pasar Tradisional akan tersingkir dan mati dengan sendirinya, Kami para pedagang tradisional berhak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah dan Kami akan terus memperjuangkannya karena sudah menyangkut keberlangsungan hidup kami”. paparnya.[7070]

Draft Naskah Tuntutan warga pasar Cikijing





Pasar Tradisional di Tengah Kepungan Pasar Modern

10 06 2011

 

Jumlah pasar modern dua dekade yang lalu masih bisa hitung dengan jari. Dan biasa hanya terdapat di pusat kota saja.

Dibandingkan dengan sekarang, tidak hanya di perkotaan saja namun sudah merambah sampai pelosok desa. Dan jumlahnya bisa lebih dari satu. Kecenderungan masyarakat sekarang, lebih banyak mendatangi pasar modern seperti supermarket, Hypermart, mini market ataupun grosir, ketimbang pasar tradisional dengan asumsi tempat yang lebih nyaman, harganya bersaing dan jenis barangnya pun beraneka ragam.

Dalam menyingkapi semakin merebaknya pasar tradisional dan semakin berkurangnya pasar tradisional. Pemerintah akan menyediakan anggaran Rp550 miliar untuk membangun 10 unit pasar tradisional percontohan di Tanah Air. Kesepuluh pasar tradisonal percontohan itu akan di sebar di Nusantara. Rencana pembangunan pasar tradisonal percontohan diperkirakan rampung pada akhir tahun 2011.

Selaku masarakat kecil saya menilai apa yang dilakukan pemerintah itu cukup bagus, karena pembangunan pasar tradisional merupakan bentuk perlindungan di tengah menjamurnya pasar modern.

Selain membangun pasar tradisional, pemerintah juga akan merevitalisasi pasar tradisional dalam rangka menumbuhkembangkan sektor perdagang kecil berbasis ekonomi kerakyatan yang banyak aspek harus dibenahi.

Pasar itu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan. Siang hari dijadikan lokasi perdagangan dan malam hari bisa digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan, sosial dan budaya.

Dan juga akan didampingi oleh tim khusus selama dua tahun, supaya masyarakat betu –betul bisa menjalankan usahanya dengan menggunakan modal dari perbankan. Serta tugas perbankan di dalam pasar itu untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pedagang, sehingga mereka bisa mengelola dana pinjaman hingga selesai.

Saran saya sebagai masyarakat untuk pemerintah adalah untuk mengatur penempatan pasar tradisional dan pasar modern. seperti berapa jumlah hypermarket yang boleh ada untuk setiap wilayah di satu kota, lalu berapa jarak yang diperbolehkan antara ke dua pasar tersebut.

Hal ini dilakukan agar ancaman kebangkrutan pada pasar tradisional akibat kepungan pasar modern yang tidak terkendali dan memberikan wahana persaingan sehat antara keduanya.

Riantini
Jl Lagga 4, Lenteng Agung
Jakarta Selatan
riantini_s@yahoo.com








Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.